PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM POLITIK

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM POLITIK

OLEH :

Soraya Firdausy
Dewi Andriani
Annisa Fitri
Vidyawati
Saiful Maulana




Peranan Teknologi Informasi dalam Politik
Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelaslah bahwa politik merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas, hingga negara adalah sebuah kegiatan politik.Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal yang sudah ditetapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan untuk membantu menyatukan kegiatan politik.

Teknologi Informasi Politik

Untuk mencapai tujuan maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik.
Sayangnya di hingga saat ini kegiatan politik seringkali terbentur masalah untuk berhubungan seperti jauhnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya, hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit hingga perkembangan cita-cita suatu golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi. Padahal hakikat dari politik adalah hubungan antar manusia dengan kekuatan otoritas untuk mendapatkan satu tujuan, namun jika hubungan itu tidak dapat dilaksanakan maka sia-sia lah kegiatan politik tersebut.
Kegiatan politik identik dengan kegiatan kenegaraan yang ruwet dan tidak menyenangkan. Padahal, tanpa adanya politik maka sistem negara tidak bisa berjalan. Demokrasi tidak berkumandang. Suara rakyat tidak dapat direalisasikan. Generalisasi pandangan terhadap politik ini diakibatkan ketidaknyamanannya bagi masyarakat yang awam terhadap politik. Bagi
Anggota MPR menggunakan budayanya dan pandangannya sendiri dalam menghadapi masalah. Mayoritas masyarakat menggunakan pandangan awam untuk berpendapat. Dikarenakan tidak sinkronnya dalam menyampaikan pendapat antara wakil rakyat dengan rakyat menyebabkan pendapat yang diajukan wakil rakyat berbeda dengan yang diinginkan sesungguhnya.
Kacaunya sistem dan masih primitifnya kegiatan politik di era modern ini menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terpuruk. Komunikasi yang terkesan satu arah membingungkan masyarakat untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah. Padahal dituangkan di konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam realisasinya minim. Bila tidak ditindaklanjuti maka rakyat dapat menjadi pasif dan sistem demokrasi tidak berjalan.

Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat

Dari pandangan tersebut maka masyarakat akan meminta kejelasan informasi, transparansi, kebebasan berpendapat, dan pengajuan saran. Hal ini merupakan pilar demokrasi yang utama. Permintaan masyarakat ini perlu difasilitasi dengan jejaring sosial yang luas antara masyarakat ke masyarakat dan masyarakat ke pejabat tinggi.
Teknologi informasi memberikan fasilitas jaringan sosial yang luas bagi kegiatan komunikasi antar pejabat negara dan masyarakat. Sebagai contoh realisasi kini sudah banyak negara-negara maju yang memulai penerapan kegiatan politik yang menggunakan teknologi informasi secara penuh untuk menghubungi antar departemen dan pemerintahan. Kegiatan ini disebut sebagai e-government. Bahkan seperti di negara Amerika presidennya berpidato seminggu sekali dan menjawab pertanyaan khusus dari dan kepada rakyatnya menggunakan aplikasi yang ada di internet.

Adapun fasilitas teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju adalah sebagai berikut:
1. E-mail
E-mail adalah surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jaringan antar komputer. Untuk negara yang sudah siap dengan e-government kegiatan surat-menyurat sudah di efesiensikan semaksimal mungkin menggunakan media elektronik. Berita yang disampaikan kepada sebuah instansi dan pejabat tertentu akan lebih mudah dan cepat dengan keamanan informasi yang tinggi. Selain itu penggunaan bertumpuk-tumpuk kertas dapat dikurangi dan mengurangi pengeluaran belanja.

2. Portal Pemerintahan
Portal adalah sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintahan agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus bagi warga yang ingin mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah. Portal ini juga memberikan tempat agar warga dapat berinteraksi dengan pejabat dan pelayanan masyarakat secara langsung.

3. Blogging
Blogging adalah kegiatan menulis informasi, baik berita maupun artikel, dan diletakkan di halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah menerapkan e-government maka kegiatan blogging adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dengan adanya blogging mendekatkan hubungan pemerintah ke masyarakat. Masyarakat dapat mengomentari apa yang pemerintah tulis. Dengan demikian demokrasi dapat terjalin dengan nyata dan pemerintah dapat segera mengevaluasi diri.

4. Video Streaming
Video streaming adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses. Kegiatan video streaming dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu di rekam terlebih dahlu kemudian di unggah, atau secara on-air, yaitu saat itu juga objek yang di stream diakses.
Di beberapa negara maju pemimpin negara secara langsung memberikan pidato dan tanya jawab kepada masyarakat menggunakan video streaming melewati internet.

Walaupun harus diakui bahwa dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat sekarang ini selain membawa dampak positif juga berdampak negatif bagi yang menyalahgunakannya.

Dampak Positif Teknologi Informasi dalam Politik

Kegiatan politik yang menggunakan teknologi informasi memiliki keuntungan yang sangat besar diantaranya :
1. Dalam Demokratisasi
Salah satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Dengan e-government maka hal ini bisa tercapai. Bayangkan saja jika ada anggota DPR yang dapat berinteraksi dengan rakyat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, melakukan voting, saran dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Ini membuat masyarakat lebih tanggap dan mendapatkan kemungkinan suaranya didengar secara mudah. Masyarakat yang dapat bercakap-cakap langsung dengan anggota DPR itu juga dapat melakukan review kenapa mereka memilih perwakilan mereka tersebut dan dapat menentukan pilihan untuk wakil mereka di masa depan.
2. Dampak ramah lingkungan
Dengan menggunakan teknologi informasi berarti informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang mungkin pada awalnya dapat bertumpuk-tumpuk kini cukup dengan menggunakan e-mail sudah dapat dilaksanakan. Dengan demikian penggunaan kertas dapat dikurangi yang berarti penebangan pohon dapat berkurang.
3. Cepat, efisien, nyaman
Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien, dan nyaman. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat maka cukup dengan menggunakan e-mail surat dapat sampai dengan segera.
4. Politik Internasional
Di bidang politik internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru.
Dampak Negatif Teknologi Informasi dalam Politik

Walaupun penggunaan teknologi informasi dalam politik memberikan benefit yang sangat banyak, namun tetap ada dampak negatifnya, dalam segi:
1. Biaya
Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal.
2. Jangkauan akses
Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia.
3. Transparansi
Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi
4. Privasi
Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.

Dalam membuat kegiatan politik menggunakan teknologi informasi menjadi nyaman maka dampak negatif yang ada harus sebisa mungkin diminimalisir. Adapun solusi yang dapat dirujuk dan dikembangkan adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi. Perkembangannya yang semakin pesat akan harus selalu dikejar masyarakat agar dalam kegiatan politik dan teknologi informasi masyarakat dapat mengikuti. Tanpa adanya pemahaman akan teknologi informasi maka kegiatan e-government sendiri tidak akan berjalan.
2. Kegiatan-kegiatan negara sedini mungkin menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Masyarakat yang dapat melihat kegiatan negara maka dapat menjadi semakin kritis dan memberikan solusi tepat guna. Kegiatan yang ditutup-tutupi oleh negara hanya akan memberikan rasa tidak percaya dari masyarakat.
3. Masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi informasi agar dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi, baik itu dari orang lain maupun negara. Dengan demikian data-data yang tersalurkan adalah data yang memang dibutuhkan untuk pengembangan negara dan bukan data pribadi yang tidak berhak untuk disebarkan.